Pendawa || Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa Presiden seharusnya diperiksa terkait pencopotan Djoko Priyono sebagai Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).
Pernyataan ini disampaikan Ahok saat bersaksi sebagai mantan Komisaris Utama Pertamina dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ahok menyebut Djoko dan Mas’ud Khamid sebagai dirut terbaik yang dimiliki Pertamina karena mampu memperbaiki produksi kilang dan kinerja Patra Niaga.
Menurutnya, pencopotan mereka menunjukkan lemahnya sistem meritokrasi di BUMN.
“Ini orang terbaik Pak Djoko itu. Makanya saya selalu bilang sama jaksa, periksa tuh BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?” ujar Ahok, menceritakan kesedihannya saat mendengar kabar pencopotan Djoko.
Djoko Priyono pernah menjabat Dirut KPI pada 2021–2022, sementara Mas’ud Khamid menjabat Dirut PT Pertamina Patra Niaga 2020–2021.
Ahok menilai keduanya “orang kilang” karena memiliki pengalaman dan dedikasi tinggi dalam memperbaiki kinerja Pertamina.
Sidang yang dihadiri para pengunjung sempat diwarnai tepuk tangan ketika Ahok menyampaikan pernyataannya, namun Hakim Ketua Fajar Kusuma menegur agar suasana sidang tetap tertib.
Kasus dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah terdakwa dari berbagai anak perusahaan Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, VP Feedstock Management KPI, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa.
Seluruh perbuatan terdakwa diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 285,1 triliun, termasuk proyek penyewaan terminal BBM senilai Rp 2,9 triliun dan penyewaan kapal pengangkut minyak dengan keuntungan minimal 9,8 juta USD bagi terdakwa.
Ahok menekankan bahwa masalah pencopotan pejabat kunci di Pertamina tidak sekadar internal BUMN, tapi menyentuh tingkat tertinggi pemerintahan, sehingga pemeriksaan presiden dinilai penting untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.( Team )
