Pendawa || Bojonegoro – Pada momentum Hari Desa Nasional 2026 ini, Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Slamet Hari Hadi melontarkan kritik pedas terhadap arah kebijakan dan kinerja Kementerian Desa yang dianggap masih jauh dari kebutuhan desa sesungguhnya.
Menurut Kang Hari, begitu biasa dia disapa, saat ditemui awak media di Balaidesa Kamis 15/01/2026, selama bertahun-tahun desa hanya menjadi slogan politik dan ornamen administratif, tanpa perubahan sistemik yang nyata.
“Kementerian Desa terlalu sibuk membuat program, tapi lupa membenahi struktur. Desa butuh perubahan yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar proyek musiman,” tegasnya.
Kang Hari menilai, berbagai regulasi dan juknis yang dikeluarkan kementerian seringkali kontradiktif, tumpang-tindih, dan membebani desa.
Bukan hanya menghambat inovasi, tetapi juga mematikan daya kreasi pemerintah desa dalam mengelola potensi wilayahnya.
“Banyak program kementerian yang datang dari atas tanpa mendengar desa. Desa hanya diminta patuh, bukan diajak bicara. Ini bukan pemberdayaan, ini kontrol birokrasi,” lanjutnya.
Ia juga mengkritik keras orientasi anggaran yang menurutnya masih terjebak pada belanja fisik kecil-kecilan dan laporan administratif, alih-alih menjadi investasi pembangunan jangka panjang yang mampu mengubah wajah desa.
“Kalau desa terus dipaksa menghabiskan energi untuk laporan, validasi, verifikasi, dan audit, kapan desa membangun masyarakatnya? Negara ini seolah tidak percaya bahwa desa bisa mengelola dirinya sendiri,” ujarnya sambil menunjukkan data.
Dalam kesempatan ini, Kang Hari mendesak Kementerian Desa melakukan:
Reformasi regulasi agar desa lebih berdaulat menentukan prioritasnya.
Perbaikan ekosistem anggaran yang lebih visioner, bukan sekadar menyerap dana.
Pemotongan rantai birokrasi yang saat ini terlalu panjang dan memboroskan energi.
Penguatan kapasitas SDM desa, bukan hanya berdasarkan pelatihan seremonial.
Desain program yang bottom-up, berbasis data dan kebutuhan lokal.
Kang Hari menutup kritiknya dengan kalimat yang menusuk:
“Kalau negara terus memandang desa dengan kacamata curiga, maka desa akan selamanya menjadi objek, bukan subjek. Hari Desa seharusnya bukan perayaan simbolik, tetapi pengingat bahwa pembangunan Indonesia dimulai dari desa — bukan dari gedung kementerian,” pungkasnya.(red)
