Pendawa || Ngawi – Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala Dusun Krajan, Desa, Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Jawa – Timur, sudah dilaksanakan pada Selasa 6/1/26, namun dengan adanya kegiatan seremonial dan Sakral yang seharusnya menjadi ajang pertemuan tokoh masyarakat itu,justru menjadi polemik perpecahan pemerintahan desa karna kurangnya transparan dan komunikasi yang baik.
Ketua BPD Suradi saat dikonfirmasi Kamis 8/1/26 melalui phone HP, menyatakan kalau Badan permusyawaratan desa ( BPD) juga tidak diajak rembugan atau musyawarah perihal akan adanya pelantikan Kepala Dusun Krajan itu, ” kita cuma diundang, ada undangan fisik, semua dari desa yang merencanakan, karena panitia sudah dibubarkan, seharusnya panetia jangan dibubarkan dulu, sampai pelantikan perangkat desa yang lolos seleksi atau ujian, kata Suradi ketauan BPDnya kalau besaran dana untuk pelantikan kita tidak tahumas, kepada awak media ” ujarnya.
Ada informasi dari tokoh masyarakat yang enggan di sebutkan namanya, menyampaikan terkait biayaya dari dana APDes, hasil menjual tanah bengkok setahun dengan harga Rp 25 juta, untuk biayaya ujian dan pelantikan, habis pelantikan di ajak makan – makan, di Candi Ceto, Karanganyar, namun sebagian perangkat ada yang tidak di ajak syukuran, ujar perangkat.yang merasa di abaikan
Perangkat desa senior didesa tersebut ( Hn) mengaku kecewa dengan acara tersebut, ” Itu kan juga acara pengenalan pemimpin tingkat dusun yang baru pada masyarakat dan juga pemerintah desa ,masak undangan fisik tidak ada, juga tidak ada musyawarah, dekorasi dikerjakan oleh kades sendiri, Saya menyatakan tidak akan hadir, beberapa perades sama juga tidak datang, ” ungkap ( Hn) kesal.
Seperti berita sebelumnya kades desa Ketanggung Sri joko mengatakan kalau pembuatan dekorasi dilakukan bareng – bareng dengan di pandu kecamatan sekaligus gladi bersih, sudah kami laksanakan, InsyaAllah kalau agak besar dan diperlukan rapat bersama diagendakan rapat. Perangkat desa yang di Lantik di mintai bantuan semampunya untuk biaya pelantikan, Mengingat ini dimintai bantuan seadanya ya kita bantu, ” ungkap kades tanpa mau menjawab berapa biaya pelantikan tersebut.
Dengan tidak adanya transparansi membuat polemik dimata publik dan masyarakat, tambahnya, masyarakat cuma ingin transparan mengenai biaya ujian dan pelantikan, menurut keterangan warga perangkat desa yang dilantik nanti tidak dapat tunjangan berupa tanah bengkok selama satu tahun, karna sudah di leleng untuk biaya perekrutan perades tersebut pungkasnya.(red)
