Pendawa || Bojonegoro – Di tengah bayang-bayang krisis global yang belum sepenuhnya mereda, langkah Bupati Bojonegoro dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran patut diapresiasi sekaligus diuji konsistensinya di lapangan. Kebijakan ini sejatinya bukan sekadar respons administratif, melainkan pesan moral kepada seluruh elemen masyarakat bahwa situasi hari ini menuntut kehati-hatian, prioritas, dan empati sosial.
Namun, ironi justru tampak di lingkungan pendidikan. SMP Negeri 1 Kalitidu di bawah kepemimpinan Sucipto diketahui tetap merencanakan kegiatan rekreasi bagi siswanya. Di satu sisi pemerintah daerah mengencangkan ikat pinggang, tetapi di sisi lain ada institusi pendidikan yang seolah berjalan di jalur berbeda—tanpa mempertimbangkan sensitivitas kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Haryono, Pegiat Desa yang juga Ketua LSM Suara Malowopati Bojonegoro, fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan publik dan implementasi di tingkat bawah. “Efisiensi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Ketika banyak orang tua siswa sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kegiatan rekreasi seperti ini perlu dipertanyakan urgensinya,” tegasnya.
Lebih jauh, Kang Har begitu biasa dia dipanggil menilai bahwa lembaga pendidikan seharusnya menjadi contoh dalam membangun kepekaan sosial. Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter. Dalam situasi krisis, nilai empati, solidaritas, dan kesederhanaan seharusnya menjadi pelajaran nyata, bukan sekadar teori di dalam kelas.
Krisis global hari ini bukan isu jauh di luar sana. Dampaknya sudah dirasakan masyarakat desa: harga kebutuhan pokok naik, daya beli melemah, dan tekanan ekonomi semakin terasa. Dalam konteks ini, setiap kebijakan—baik dari pemerintah maupun lembaga pendidikan—harus berpihak pada realitas tersebut.
Jika pemerintah daerah sudah memberi contoh melalui efisiensi, maka sudah seharusnya institusi pendidikan ikut menyelaraskan langkah. Tanpa kesadaran kolektif, kebijakan efisiensi hanya akan menjadi simbol—tanpa makna dan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Ini bukan sekadar soal rekreasi, tetapi tentang keberpihakan. Apakah kita benar-benar sedang menghadapi krisis bersama, atau hanya sebagian pihak saja yang diminta berhemat sementara yang lain tetap berjalan seperti biasa. (hly)
