Pendawa || BOJONEGORO – Sebanyak kurang lebih 6.000 massa yang tergabung dalam Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa damai, Senin (22/6/2026). Ribuan massa tersebut memulai pergerakan dengan berkumpul di Terminal Rajekwesi Bojonegoro sebelum melakukan long march menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di Jalan Veteran.
Aksi berskala besar ini dipimpin langsung oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Paguyuban Relawan MBG Bojonegoro, Heli Supangat. Agenda utama aksi adalah menyampaikan dokumen pernyataan sikap yang merangkum empat tuntutan krusial terkait keberlangsungan dan tata kelola program pemenuhan gizi nasional.
Jalannya Aksi dan Pengamanan Kepolisian
Mengingat jumlah peserta yang mencapai ribuan orang, pengamanan ketat dilakukan oleh aparat kepolisian sejak titik kumpul awal. Jalannya pengamanan di lapangan dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Bojonegoro. Langkah antisipatif dan penempatan personel di titik-titik rawan oleh Satuan Intelkam bersama jajaran Polres Bojonegoro berhasil memastikan seluruh rangkaian penyampaian pendapat di muka umum ini berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu arus lalu lintas utama kota.
Empat Tuntutan Utama Relawan MBG
Di hadapan jajaran pimpinan DPRD Bojonegoro, Heli Supangat menjabarkan empat poin utama yang menjadi tuntutan paguyuban relawan:
1. Keberlanjutan Program MBG:
Menuntut program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan karena krusial bagi pemenuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, serta penekanan angka stunting.
2. Penegakan Hukum Oknum Korup: Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dan menangkap oknum yang menyalahgunakan anggaran, tanpa harus menghentikan programnya.
3. Evaluasi Tata Kelola Menyeluruh: Meminta pemerintah mengevaluasi total rantai pasok bahan pangan, standarisasi kualitas, keamanan makanan, hingga operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
4. Pelibatan Pengawasan Publik: Menuntut transparansi tinggi dengan melibatkan pengawasan langsung dari masyarakat sipil agar pelaksanaan di lapangan tepat sasaran.
Penegasan Terkait Koordinator Aksi Ilegal
Untuk mengantisipasi adanya penyusup atau klaim sepihak dari oknum luar yang ingin memanfaatkan momentum pengumpulan 6.000 massa ini, Heli Supangat mengeluarkan pernyataan sikap yang sangat tegas. Ia menyatakan bahwa seluruh struktur penanggung jawab lapangan yang sah telah terdata secara resmi dan dilaporkan ke Polres Bojonegoro.
“Jika ada kelompok atau perorangan yang menyatakan diri sebagai koordinator aksi, namun nama mereka tidak terdaftar sebagai korlap resmi yang kami sampaikan ke pihak Polres Bojonegoro, maka kami tegaskan mereka bukan bagian dari paguyuban kami,” ujar Heli Supangat dengan lantang.
Pernyataan ini sengaja dikeluarkan agar situasi aksi tetap terkendali dan murni menyuarakan hak-hak para relawan serta pekerja di sektor pemenuhan gizi lokal tanpa ditunggangi kepentingan politik atau kelompok lain.
Respons DPRD Bojonegoro
Aspirasi ribuan relawan ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroatin, bersama anggota dewan lainnya. Pihak legislatif mengapresiasi ketertiban massa dan langsung menandatangani dokumen pernyataan sikap tersebut untuk diteruskan ke tingkat pusat.
“Kami dari DPRD Bojonegoro siap memfasilitasi. Hari ini juga tuntutan dan dokumen aspirasi dari rekan-rekan relawan akan kami teruskan secara resmi ke Pemerintah Pusat dan DPR RI,” pungkas Mitroatin di hadapan massa aksi.
Setelah seluruh aspirasi disampaikan dan diterima dengan baik, sekitar 6.000 massa relawan MBG tersebut membubarkan diri secara teratur dari area Gedung DPRD menuju titik kumpul awal dengan tertib di bawah pengawalan aparat pengamanan. (hely)
