Pendawa || Bojonegoro-Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tengah berada di persimpangan jalan. Di tengah dinamika pembangunan desa yang seharusnya membawa kesejahteraan, justru muncul suara-suara kegelisahan dari masyarakat. Petani, pemuda, hingga kelompok masyarakat kecil mulai merasakan adanya jarak antara kepemimpinan desa dengan kebutuhan riil warga.
Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan pada awak media, Selasa 14/04/2026 bahwa kebijakan desa selama ini dinilai belum sepenuhnya menyentuh kepentingan mereka. Petani mengeluhkan sulitnya akses terhadap pupuk dan minimnya perhatian pada infrastruktur pertanian. Sementara itu, pemuda desa merasa kurang dilibatkan dalam program pemberdayaan yang seharusnya bisa menjadi ruang tumbuh dan berkontribusi.
“Desa ini punya potensi besar, tapi tidak dikelola dengan arah yang jelas. Kami butuh pemimpin yang benar-benar hadir, bukan sekadar menjalankan rutinitas,” ujar salah satu warga.
Gelombang harapan pun mulai menguat. Masyarakat menginginkan sosok kepala desa baru yang tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki keberpihakan yang nyata terhadap rakyat kecil. Sosok yang mampu mendengar, merangkul, dan bergerak bersama warga, bukan berjalan sendiri di menara kekuasaan.
Kondisi ini menjadi refleksi penting bahwa kepemimpinan desa bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Desa Wotanngare kini menunggu hadirnya figur pemimpin yang mampu menjawab harapan tersebut—pemimpin yang lahir dari rakyat dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
Kang Har, seorang pegiat desa yang selama ini aktif mengawal isu-isu pembangunan berbasis masyarakat, menilai bahwa situasi di Wotanngare merupakan cerminan dari krisis kepemimpinan yang tidak boleh dibiarkan berlarut.
“Desa itu bukan sekadar objek pembangunan, tapi subjek yang harus diberdayakan. Kalau kepala desa tidak punya keberpihakan pada petani, pemuda, dan kelompok rentan, maka yang terjadi adalah ketimpangan yang terus diwariskan,” tegas Kang Har.
Ia juga menambahkan bahwa sudah saatnya masyarakat berani bersikap dan menentukan arah masa depan desa.
“Pemimpin desa ke depan harus punya visi kerakyatan, transparan, dan berani membuka ruang partisipasi. Jangan sampai desa hanya dikelola untuk kepentingan segelintir orang,” lanjutnya.
Menurut Kang Har, momentum ini harus dijadikan titik balik bagi Wotanngare untuk melahirkan kepemimpinan baru yang lebih adil, inklusif, dan progresif.
“Kalau bukan sekarang berubah, kapan lagi? Desa harus kembali ke rakyatnya,” pungkasnya.(red)
